Ketua DPR meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Apakah efeknya membawa lebih banyak manfaat atau mudharatnya bagi bangsa.
PAN mendukung wacana Pilkada langsung dikembalikan ke DPRD. Hal itu dinilai untuk mengantisipasi terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap calon kepala daerah.
Ketua DPP PKS ini mengatakan bahwa Pilkada langsung merupakahmn wujud dari kedaulatan rakyat
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung wajib dievaluasi. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti di sektor penganggaran, desain tahapan pemilihan, hingga evaluasi makna kedaulatan rakyat.
Evaluasi menyuluruh perlu dilakukan sebelum memutuskan apakah akan tetap pemilihan langsung atau melalui DPRD
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan bahwa masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak Pilkada langsung dimulai persoalan dinasti politik sudah terjadi sejak Pilkada langsung pertama itu dilaksanakan.